Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri melaksanakan kegiatan Optimalisasi pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) Polres Tanah Laut, Polda Kalimantan Selatan, bertempat di Aula Satya Brata Mapolres Tanah Laut, Selasa (15/2/2022) pagi.
Penelitian oleh Puslitbang Polri dipimpin oleh Kombes Pol Frans Tjahyono, S.I.K., M.H. selaku Ketua Tim dengan anggota Prof Dr. Obing Katobi (Brin/LIPI), Penata I Sosianti, dan Iptu Gustika Sitanggang, S.Si.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolres Kompol Irwan Kurniadi, S.I.K., Para Pejabat Utama, dan Kepala Kantor BPJS kesehatan Kabuten Tanah Laut Helmi Khair, serta anggota perwakilan Polres Tanah Laut.
Wakapolres Tanah Laut Kompol Irwan Kurniadi, S.I.K mengucapkan selamat datang kepada ketua Tim beserta rombongan Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri yang akan melaksanakan kegiatan Optimalisasi pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) di Polres Tanah Laut.
“Kami ucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada acara ini di Polres Tanah Laut” papar Wakapolres.
Kami mohon maaf yang sebesar – besarnya apabila dalam penyambutan ataupun pelaksanaan acara ini ada hal – hal yang kurang berkenan.
“Semoga acara yang kita laksanakan pada hari ini berjalan lancar sesuai dengan yang kita inginkan” Tutup Wakapolres.
Sementara itu dalam sambutannya ketua Tim Kombes Pol Frans Tjahyono, S.I.K., M.H menjelaskan maksud dan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelayanan kesehatan di FKTP Polri bagi pegawai negeri pada Polri (PNPP) di Polres Tanah Laut.
Di tinjau dari fasilitas kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan, serta kendala yang di hadapi dalam memberikan pelayanan kesehatan.
“Kegiatan penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada Pimpinan Polri dalam rangka merumuskan kebijakan sistem pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri agar menjadi lebih optimal” Ujar Ketua Tim.
Metode penelitian di lakukan melalui Focus Group Discussion dengan pemangku kebijakan. Mulai dari pengemban fungsi kedokteran, pengemban fungsi SDM, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang dan FGD.
